Tuntutan pengadaan mobnas eksekutif-legislatif

Pontoh: Cerminan Wakil yang tak Merakyat


Ketua Komisi III DPRD Bolmut, Yus Pontoh menegaskan anggaran mobnas senilai Rp 6,9 miliar adalah indikator rendahnya rasa kepedulian kalangan eksekutif dan legislatif Bolmut. Pernyataan lantang itu disuarakan Pontoh menyikapi tingginya permintaan pengadaan mobil dinas (mobnas) oleh pejabat dan legislator Bolmut.


Meski ‘orang dalam’ Dekab, menurut Pontoh ia tak setuju hal tersebut. Ia ingin Bolmut berkembang sebagaimana Kabupaten Jembrana, Bali, yang baru-baru ini dikunjungi kalangan legislator. Di sana, ia melihat hampir semua pejabat daerah menggunakan fasilitas negara yang tidak mewah dan terkesan apa adanya. Padahal, PAD Jembrana yang mengutamakan aspek retribusi pertanian dan kelautan itu jauh lebih besar dari PAD Bolmut.

“Terbalik dengan pejabat kita, pembangunan belum jalan, sudah menuntut mobnas yang harganya Rp 250 juta per unit. Itu cerminan wakil rakyat yang tak merakyat,” beber kader Partai Golkar.


Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PDIP, Nany Riswani Topayu. Dikatakan, tidak sepatutnya pejabat daerah bersikap seperti itu. Sebab masih banyak hal yang harus menjadi perhatian, seperti pelayanan obat gratis dan pendidikan murah.

“Bolmut mengoleksi mayoritas masyarakat miskin,” tegasnya.(fai)

Klik sumber

Baca Selanjutnya...

Pleno KPUD Bolmong Tetapkan Pilkada Bolmut 15 Juni

Boroko—KPUD Bolmong melalui rapat pleno akhirnya menetapkan pelaksanaan Pilkada Bolmut jatuh pada 15 Juni 2008.

Selain menetapkan waktu pelaksanaan Pilkada, KPUD Bolmong juga menetapkan jadwal tahapan Pilkada yang mulai disosialisasikan Minggu (30/3/2008) di Boroko. ‘’Ini sekaligus menjawab kegelisahan masyarakat yang terus dilingkupi tanda tanya,’’ucap personel KPUD Bolmong, Nayodo Koerniawan.

Hasil pleno KPUD tentang waktu pelaksanaan Pilkada Bolmut, sebangun dengan pernyataan Gubernur Sulut, Drs Sinyo Harry Sarundajang tentang waktu pelaksanaan Pilkada pemekaran yang dipertegas Sekprov Sulut, Drs Robby Mamuaya, bahwa waktu
pelaksanaan Pilkada pemekaran yang sudah ditentukan dalam rapat evaluasi yang dihadiri para Pjs Bupati/Walikota di Pemprov Sulut, belum lama, tidak berubah lagi. Ini juga berarti, bahwa hasil pleno KPUD untuk waktu pelaksanaan Pilkada di Kota Kotamobagu, Mitra dan Sitaro nanti, tidak akan lari dari penegasan Sekprov Sulut.

Sementara itu, pleno KPUD Bolmong juga menetapkan bahwa waktu pengambilan formulir bakal calon dibuka mulai tanggal 22 sampai dengan 27 April 2008. Pendaftaran pasangan calon dimulai tanggal 28 sampai dengan 30 April, sedangkan penetapan nomor urut dan pengumuman calon dilaksanakan tanggal 22 sampai dengan 24 Mei 2008.(jd/sk)

Klik sumber.
Baca Selanjutnya...

Surat Dari Amerika 1

Membangun Budaya Politik Baru

Coen Husain Pontoh

TAK lama lagi, rakyat Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), akan menggelar hajatan politik besar bernama Pemilihan Umum Bupati. Ini adalah pesta politik pertama, di kabupaten yang baru itu.

Tentu saja, bermacam rasa bermunculan: senang, terharu, penuh harap, dan sedikit khawatir. Inilah untuk pertama kalinya, dalam sejarah, rakyat di wilayah itu memilih anak negerinya untuk menjadi pemimpin tertinggi. Sebelumnya, ketika daerah pesisir pantai utara itu masih menjadi bagian dari kabupaten Bolaang Mongondow, jabatan tertinggi paling banter adalah pembantu bupati. Jadi camat pun sudah bangga.

Bayangkan, akan ada orang Kaidipang, Bolang Itang, Bintauna. Sangkup, dan Sang Tombolang, yang akan jadi bupati, wakil bupati. Belum lagi, aparat di bawahnya, dari Eselon I hingga seterusnya. Sebelumnya, sudah ada yang jadi ketua dan wakil ketua DPRPD. Hebat sekali.

Dengan pesta politik pemilu ini, rakyat Bolmut akan memilih elite pemimpinnya yang baru. Dari berita yang ada, nama-nama kandidat tidak jauh dari mereka yang selama ini berperan besar dalam menyukseskan terbentuknya kabupaten baru ini. Misalnya, Karel Bangko, Christofel Irianto Buhang, Asripan Nani, Lexi Gobel, Amin Lasena, Depri Pontoh, Reba Pontoh, dsb. Ini hal yang wajar. Rakyat pun maklum, dan tidak keberatan jika mereka yang maju. Bahkan, jika ada muka baru, itu baru dianggap janggal.

"Itu orang datang dari mana sih? Kenapa baru kelihatan sekarang?"

Kerelaan warga untuk mendukung para kandidat ini, sepantasnya dibalas dengan benar oleh para kandidat tersebut. Sebagai elite baru, mereka harus memikirkan secara serius pembangunan budaya politik yang juga baru di Bolmut. Budaya politik baru itu adalah, solidaritas, empati, dan kejujuran.

Karena rakyat Bolmut itu sebagian besar miskin, maka para elite baru ini harus menunjukkan empatinya, dengan cara tidak memperkaya diri dan kalangan terdekatnya sendiri; yang prioritas itu bukanlah pengadaan mobil dinas tapi, pembangunan infrastuktur; karena daerah baru ini butuh sarana-prasarana, maka proyek pembangunannya janganlah di korupsi.

Bukan cerita asing, kalau banyak kabupaten-kabupaten baru hasil pemekaran, tidak menunjukkan perbedaan sama sekali dengan kabupaten induknya semula. Padahal, semangat dasar dari pemekaran itu adalah keinginan untuk memperoleh keadilan dan kesetaraan di segala aspek.

Tetapi, begitu kabupaten baru itu terbentuk, maka mereka yang memperjuangkan pemekaran tersebut muncul sebagai elite baru yang tingkah-polahnya sama dengan elite di kabupaten induk; merasa paling berjasa; sama-sama korup; sama-sama mendahulukan kepentingan kelompok terdekatnya; sama-sama feodalnya, sama-sama bergaya sebagai pemimpin yang harus memperoleh fasilitas yang pantas, dsb.

Kalau budaya lama yang merusak ini juga menimpa para elite baru di Bolmut, percuma kita punya kabupaten baru.*** Baca Selanjutnya...

Makagansa Presentasi di Pemprov



KURANG lebih 10 bulan lamanya Drs HR Makagansa MSi, menjabat Bupati Bolmong Utara (Bolmut). Terkait hal tersebut, Rabu (19/3) hari ini, Makagansa akan melakukan presentasi di hadapan Gubernur, untuk melaporkan segala hal yang berkaitan dengan jalannya roda pemerintahan di Bolmut.


Di mata warga Bolmut, apa yang diperbuat Makagansa selama masa kepemimpinannya sangat baik. Ini didasarkan dari prestasi yang selama ini ditorehkan mantan Sekot Bitung ini, nyaris tanpa cacat.

"Dari semua tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada pak Makagansa, tinggal satu tahap belum tuntas, yakni penyelenggaran Pilkada untuk memilih Bupati dan Wabup definitif," ujar Wawan, warga Boroko.


Penyelenggaran roda pemerintahan, pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan pengisian DPRD, telah dilaksanakan dengan sempurna. Meskipun ada ‘kerikil-kerikil’ yang sempat menghadang, tetapi semua itu bisa dihadapi dengan tenang dan cerdas.

"Komitmen pak Makagansa tidak akan maju dalam Pilkada, merupakan suatu keputusan yang sangat populis, dan itu jadi kredit poin tersendiri. Beda dengan daerah pemekaran lainnya di Sulut, yang Penjabatnya berkeinginan untuk fight," ungkap warga. (usa/*)

Sumber: http://www.mdopost.com/
Baca Selanjutnya...

Semen Tembus Rp. 67 Ribu per Sak

Selain Mahal, Stoknya Kurang



BOROKO - Kelangkaan semen jadi permasalahan krusial di Bolmut. Hampir 2 bulan terakhir ini, bahan campuran pasir ini, semakin sulit diperoleh, bahkan tidak ada stok sama sekali. Imbasnya warga yang sementara membuat rumah, atau merencanakan membuat bangunan, dengan sangat terpaksa harus menghentikan sementara pengerjaannya.

Informasi yang dirangkum koran ini menyebutkan, harga semen mencapai Rp. 67.500 per sak merk Tonasa, dan Tiga Roda. Sudah harganya selangit, ternyata sangat sulit mendapatkan semen di pasaran.


"Depe cara kurang tunggu, semen ada baru kase trus itu plester WC deng Kamar Mandi," ujar Anto, warga Bintauna yang sedang melakukan rehab rumah.

Sementara itu, sejumlah pemilik toko mengatakan, kelangkaan semen disebabkan, tidak adanya stok dari Bitung. Kondisi ini mulai terjadi sejak 2 bulan terakhir ini.

"Biasa tiap kali mo pi ba angka di Bitung pasti ada stok, tapi skarang kosong," ungkap salah seorang penjual bahan bangunan. 


Sementara itu, wakil Ketua Dekab, MI Christofel Buhang SSos, meminta instansi teknis agar bisa mencarikan solusi masalah kelangkaan semen. (usa)


Sumber: http://www.mdopost.com/
Baca Selanjutnya...

Pertambangan Operasi PT SHS Berlanjut



SEMPAT menimbulkan polemik di tengah masyarakat, hasil final terkait survey tambang emas Tuntung, Kecamatan Pinogaluman, yang dilakukan PT Suma Heksa Sinergi (SHS), diputuskan untuk terus dilanjutkan. Ini setelah tim gabungan pencari fakta (TGPF), yang terdiri pihak eksekutif, legislatif, Polri, dan masyarakat, kemarin (18/3) mengumpulkan data dan fakta di lapangan.

"Hasilnya PT SHS, tetap melakukan survey," ungkap Drs H Raksasa Mamonto, dan M Rudy Mokoginta SE MTP, personil TGPF. 


Penyelidikan umum yang dilakukan PT SHS tetap dilanjutkan dengan ketentuan: perusahan bersama warga membuat tim terpadu yang akan melaksanaan pemetaan lahan warga di lokasi penyelidikan umum; apabila ada warga yang memiliki lahan di lokasi penyelidikan umum dan tidak memberikan izin, maka kahan itu tidak akan disurvey; apabila ada permasalahan lahan di kemudian hari, maka tim terpadu bertanggungjawab atas permasalahan lahan yang dimaksud; apabila terjadi kerusakan lingkungan yang disebabkan karena penyelidikan umum, maka PT SHS bertanggungjawab, dan izin penyelidikan umum dicabut atas nama hukum; tidak ada lagi pemahaman masyarakat yang pro-kontra terhadap pelaksanaan kegiatan penyelidikan umum di Tuntung. (usa) 


Sumber: http://www.mdopost.com/
Baca Selanjutnya...

Listrik Masuk Tanjung Dulang PLTS Segera Dibangun

BOROKO - Kabar gembira bagi warga Desa Solo (Tanjung Dulang) Kecamatan Kaidipang. Setelah penantian cukup panjang, jaringan listrik yang diidam-idamkan, akhirnya akan segera dibangun.

"Janji pemerintah pusat, dalam hal ini Kementrian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) akan memprioritaskan Tanjung Dulang, agar disediakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), segera direalisasikan, kemarin (18/3) tim dari Kementrian PDT telah melakukan survey terkait pembangunan PLTS," tegas Asisten II Drs Asripan Nani MSi.


Eko Paendong, staf dari Kementrian PDT mengatakan, setelah dilakukan survey, Tanjung Dulang memenuhi segala kriteria yang disyaratkan untuk pembangunan PLTS, antara lain, tidak ada jalan darat (harus via laut), kondisi desa masih sangat sederhana, dan terpenting di desa tersebut, tersimpan prospek ekonomi yang cukup besar, tapi terkendala dengan jaringan listrik.

"Setelah kami survey, diprediksikan 25 tahun ke depan desa tersebut tidak bisa dimasuki jaringan listrik dengan tenaga Diesel," ungkapnya. 
Dikatakannya, pembangunan PLTS sementara dalam proses tender di Jakarta, dengan sumber dana APBN 2008. Direncanakan setelah proses tender selesai, Juni 2008 ini akan segera dibangun. Khusus Tanjung Dulang akan dibangun 40 unit, dimana masing-masing rumah terdiri dari 2 mata lampu, dengan satu stop kontak.

"Setelah disurvey, kebutuhan listrik di Tanjung Dulang sudah mendesak, karena potensi ekonomi sangat tinggi untuk dikembangkan," pungkasnya. (usa)

Sumber: http://www.mdopost.com/
Baca Selanjutnya...

Kurang koordinasi Hearing SKPD-Sekda Bolmut Tertunda


Hearing Komisi I Dekab Bol-mut dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Sekda Bolmut, Kamis (27/03) tak jadi dilaksanakan. Penyebabnya, hanyalah lantaran Ketua Komisi I, Drs Ruslan Gonibala yang akan memimpin hearing itu tak dapat hadir. Tak pelak hal ini membuat anggota komisi kecewa dan berbuntut protes.


Belakangan terungkap, hal ini terjadi lantaran kurangnya koordinasi antara ketua dan anggota komisi. Pasalnya, meski telah mengundang beberapa SKPD, yakni Dinas Diknas, Badan Kepegawaian Daerah, Kesbang dan Sekda Bolmut, namun Gonibala sendiri tak hadir lantaran masih menunggu Sekda, Drs Raksasa Mamonto.


Pantauan harian ini, Kamis (27/03) sekitar jam 12.00 WITA, hearing yang diagendakan jam 09.00 WITA itu tak juga dimulai karena selain ketua belum ada, SKPD yang diun-dang pun tidak hadir.


“Sudah lebih dari tiga jam kami menunggu, tapi tak ada kabar dari ketua kalau hearing akan ditunda. Jika ada pemberitahuan, tentu torang nda mo ba diam di sini trus,” ketus seorang anggota Komisi I.


Gonibala sendiri ketika dikonfirmasi via ponsel mengatakan, ia sedang menunggu sekda yang saat itu juga masih dalam perjalanan dari Kotamobagu ke Bolmut. Dijelaskan, tujuan hearing untuk mempertegas sikap PNS dalam pilkada. Utamanya, PNS tidak diperkenankan ikut berkampanye.


“Saya sedang menunggu Pak Sekda yang sedang dalam perjalanan. Mengingat waktu sudah tidak memungkinkan lagi, jadi kemungkinan besar, hearing itu ditunda sampai besok,” terang Gonibala.(fai)

Sumber: http://www.hariankomentar.com/bolmg01.html
Baca Selanjutnya...

Pembahasan Ranperda Tertunda



BOROKO - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yang diserahkan pihak eksekutif ke legislatif, untuk sementara pembahasannya belum bisa dilaksanakan, sebab sementara dijadwalkan.

"Kami sementara membentuk panmus, untuk membahas Ranperda yang telah diajukan pihak eksekutif," ujar Ulung Tungkagi, personil DPRD Bolmut.


Dikatakannya, setelah Panmus terbentuk, DPRD akan menyurat ke Pemkab terkait pembahasan Ranperda. "Jika tak ada halangan, dalam pekan ini pembahasan Ranperda akan tuntas," kata Ulung.


Sementara itu Asisten I Drs Iqbal Datunsolang mengatakan, setelah draft Ranperda diserahkan, Pemkab tinggal menunggu surat resmi dari Dekab, terkait pembahasan dan penetapan Ranperda menjadi Peraturan Daerah (Perda)

"Sebelum Bolmut memiliki Perda khusus, segala kebijakan masih mengacu pada Perda yang dikeluarkan Bolmong Induk, dan hal tersebut tidak ada masalah, karena aturannya memang demikian," pungkas Papa Naia, sapaan Datunsolang. (usa)



Sumber: http://www.mdopost.com/

Baca Selanjutnya...

Harus Konsisten!

DEKAB diminta konsisten. Ini terkait hearing antara Komisi I, dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang jadi mitra, dijadwalkan kemarin (27/3) namun tak ada kepastiannya.

Pantauan Manado Post, sejak pukul 09.00 Wita kemarin, pimpinan dari Diknas, BKD, dan Kesbang, telah mendatangi ruang komisi I. Sebab, sesuai undangan yang diterima, hearing akan dimulai pukul 09.00 Wita. Namun, apa yang terjadi, seiring dengan perputaran waktu, hingga jarum jam menunjukkan pukul 13.00 Wita, hearing belum juga dimulai. Padahal, pimpinan SKPD yang diundang telah hadir (minis Sekda). Pun demikian, dengan personil Komisi I, yang terdiri dari: Nani Riswani Topaju, Mochtar Lauma, Syuaib Potabuga, dan Wahab Lakoro, telah hadir, sesuai dengan agenda hearing.


Usut punya usut penundaan ini dikarenakan ketidakhadiran Ketua Komisi I Ruslan Gonibala, yang akan memimpin jalannya hearing. Informasi yang dirangkum koran ini, meski telah memenuhi quorum, namun hearing tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada pendelegasian wewenang dari Ketua Komisi I Ruslan Gonibala. Namun, Ruslan yang dihubungi koran ini via ponsel, membantah pembatalan agenda hearing karena ketidakhadiran dirinya.

"Hearing ditunda karena Sekda masih dalam perjalanan. Oleh karena itu hearing nanti dilaksanakan Jumat besok (hari ini)," ungkap Ruslan. (usa) 


Sumber: http://www.mdopost.com/
Baca Selanjutnya...