Tak kunjung diserahkannya personel untuk bertugas di instansi-instansi yang barusan dibentuk di Pemkab Bol-mut, kabarnya mulai menimbulkan kebingungan dari warga di daerah otonomi baru ini. Seperti bingung soal pengurusan KTP, apakah diurus di Pemkab Bolmong Induk, atau di Bolmong Utara saja.
Juga ketika warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan, hendak meminta bantuan kepada pemerintah, mereka bingung apakah proposalnya diajukan ke Bolmong atau ke pemerintah kabupaten yang baru.
Kondisi demikian turut dibenarkan legislator Bolmong asal Bolmut, Christofel Popo Buhang yang kini menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Bol-mut. Malah Buhan khawatir, jika kondisi ini dibiarkan, berpotensi untuk dipelintir atau dipolitisir, sehingga berpeluang meretakkan hubungan antara Pemkab Bolmong dan Pemkab Bolmut.
“Ya, memang kebingungan seperti itu mulai dirasakan warga Bolmut saat ini, karena staf di instansi-instansi yang telah dibentuk, tak kunjung diisi. Saya pikir, persoalan kecil ini harus segera dicarikan solusi, biar tidak melebar dan menimbulkan kesalahpahaman,” tutur Buhang, yang juga dikenal sebagai Ketua Presidium Bolmut.
Buhang pun mengakui, dalam setiap pertemuang langsung dengan warga, dirinya selalu berusaha menyampaikan bahasa peneduh. “Sebab saya percaya, Pemkab Induk tidak tinggal diam dan akan segera melimpahkan personel yang dibutuhkan, untuk menjalankan roda pemerintahan Bolmong Utara,” ucapnya lagi.
Sementara Sekda Bolmong, Ir Hi Ferry Sugeha ketika dikonfirmasi belum lama ini mengakui, pihaknya kini tengah memproses nama-nama personel yang akan bertugas ke Bolmut. Yang jumlahnya 1.121 PNS, sebagaimana tertera dalam P3D yang telah diserahkan Bupati Induk ke Penjabat Bupati Bolmong Utara.(tus)
Sumber: http://www.hariankomentar.com/arsip/arsip_2007/jul_27/bolmg02.html
Pelayanan Publik tak Jalan Warga Bolmut Kebingungan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment