Pembahasan Ranperda Tertunda



BOROKO - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yang diserahkan pihak eksekutif ke legislatif, untuk sementara pembahasannya belum bisa dilaksanakan, sebab sementara dijadwalkan.

"Kami sementara membentuk panmus, untuk membahas Ranperda yang telah diajukan pihak eksekutif," ujar Ulung Tungkagi, personil DPRD Bolmut.


Dikatakannya, setelah Panmus terbentuk, DPRD akan menyurat ke Pemkab terkait pembahasan Ranperda. "Jika tak ada halangan, dalam pekan ini pembahasan Ranperda akan tuntas," kata Ulung.


Sementara itu Asisten I Drs Iqbal Datunsolang mengatakan, setelah draft Ranperda diserahkan, Pemkab tinggal menunggu surat resmi dari Dekab, terkait pembahasan dan penetapan Ranperda menjadi Peraturan Daerah (Perda)

"Sebelum Bolmut memiliki Perda khusus, segala kebijakan masih mengacu pada Perda yang dikeluarkan Bolmong Induk, dan hal tersebut tidak ada masalah, karena aturannya memang demikian," pungkas Papa Naia, sapaan Datunsolang. (usa)



Sumber: http://www.mdopost.com/

Baca Selanjutnya...

Pejabat Eselon III dan IV Bolmut ditarik ke Induk

Boroko—Sedikitnya 20 pejabat eselon III dan IV Pemkab Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) ditarik Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bolmong untuk kembali ke lingkungan Pemkab Bolmong.

Menariknya, penarikan puluhan pejabat di daerah pemekaran itu, sama sekali tanpa pemberitahuan ke pihak Pemkab Bolmut. Karena surat Instruksi yang ditanda tangani Sekretaris BKD Bolmong, Sibid Podomi SE, hanya dilayangkan ke pejabat yang akan ditarik.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Drs Recky Posumah yang dihubungi wartawan, mengaku baru mengetahui hal itu dari beberapa pejabat yang menerima Instruksi. ‘’Saya baru tahu ada penarikan pejabat, setelah beberapa pejabat yang ditarik datang menemui saya.

Memang sama sekali tidak ada kordinasi atau pemberitahuan kepada kami,’’ungkap Posumah via telepon.

Hal serupa diutarakan asisten II Pemkab Bolmut, Drs Asripan Nani MSi. Bahkan, Asripan menyebut ada sekitar 60an pejabat termasuk PNS yang baru diserahkan Pemkab Bolmong, kembali ditarik ke BKD Bolmong.

Sementara, menurut Posumah, pejabat eselon III yang ditarik diantaranya KTU Bawasda, dan KTU di PU Praskim. Upaya konfirmasi ke Kepala BKD Bolmong, Drs Mitran Tuna tidak berhasil lantaran handphonenya tidak aktif.(jd/SK)

Sumber: http://www.bolmong.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=26&artid=590 Baca Selanjutnya...

CPNS Bolmut Segera Terima NIP

Bolmut- Ini kabar gembira bagi CPNS Bolmot yang lolos seleksi beberapa waktu lalu, dimana kalau tidak ada aral melintang, rencananya pekan ini NIP serta SK penempatan ke 85 CPNS tersebut akan segera di serahkan.

Peyerahan ini akan di langsugkan di kantor Bupati Bolmut lewat badan kepegawayan daerah (BKD). Seperti diketahui bahwah penerimaan CPNS di kabupaten Bolmut untuk tahun 2007, Kuota untuk Bolmut adalah 88 orang, sementara yang lolos higga saat ini sebanyak 85 orang.

Penerimaan CPNS di kabuapten Bomut sendiri tidak semulus yang di bayangkan, sebab saat pegumuman kelulusan, muncul gelombang demo penolakan terhadap hasil seleksi CPNS untuk 2007, bahkan ada desakan agar pemkab Bolmut melakukan seleksi ulang.

Pasalnya warga menduga bahwa penerimaan CPNS untuk yang pertama ini sarat dengan permainan dan kebanyakan yang lulus CPNS bukan masyarakat dari Bolmut namun dari kabuapten Bolmong da Kota Kotamobagu.

Untung saja hal ini bisa di tangani dengan cepat oleh pemerintah kabupaten Bolmut, bahkan aksi - aksi demo dapat di redam, hingga akhirnya masyarakat bisa menerima keputusan ini. Pemberian NIP serta SK penempatan ini rencananya akan di berikan oleh Kepala BKD Bolmut Drs Recky Posuma Msi.(ichat/am)

Sumber: http://www.bolmong.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=26&artid=632 Baca Selanjutnya...

Enam Bulan PKS Dishubkominfo tak Digaji


Bolmut-Pegawai Kerja Sukarelawan (PKS) yang berada di bawah naungan Perhubungan Pariwisata Informasi dan Komunikasi (Dishub-kominfo) Bolmut dan bertugas sebagai penjaga dua pos di bilangan jalan Trans Sulawesi, hingga saat ini belum menerima gaji.


Ironinya, sudah lebih dari enam bulan para pekerja ter-sebut tak menerima haknya. Namun, meski pekerja kon-trak tersebut mengeluh, mere-ka masih terus bekerja mena-rik retribusi di dua pos itu. 
Hanya saja, hal ini tentu saja berpotensi terjadinya pungutan liar atau retribusi tidak dite-ruskan ke pemegang kas dae-rah.

“So lebih dari enam bulan torang nya dapa gaji,” ungkap sumber yang enggan namanya dikorankan. 


Di sisi lain, Kadishubkominfo Drs Lexy Talibo, ketika dikon-firmasi Selasa (19/02), mengatakan PKS tersebut masih dalam kewenangan Pemkab Bolmong. Selain itu, pemasukan kasnya juga ke Bolmong Induk, kendati Bolmut kini sudah menjadi daerah otonom. 
Dijelaskan, kedua pos tersebut legal, karena Pemkab Bolmut masih menggunakan acuan peraturan daerahnya dari Bolmong Induk.

“Kasnya masih masuk ke Bolmong Induk. PKS itu sendiri direkrut Dishub Bolmong juga,” kata Talibo, seraya mengatakan be-lum bisa menjelaskan persoalan gaji tersebut dan meminta waktu menjelaskannya pada Komentar.(tr-03)

Sumber: http://www.hariankomentar.com/arsip/arsip_2008/feb_20/bolmg02.html Baca Selanjutnya...

Perda Kelembagaan Bolmut Belum Rampung

Ada satu kejanggalan dalam pemerintahan Bolmut di tahun 2008 ini. Pasalnya, meskipun APBD 2008 sudah disahkan menajdi Perda sejak November 2007 silam, namun baru terungkap bahwa Bolmut belum memiliki Perda Kelembagaan.

Ini artinya, dana dalam APBD yang diplotkan untuk SKPD-SKPD, seperti dinas, badan dan kantor sampai bagian, belum bisa dimanfaatkan.
Sumber resmi harian ini mengungkap, bila ada SKPD yang memaksakan mengambil dana yang telah diplotkan untuk instansinya, maka dana itu tetap dianggap illegal. Sebab, bagaiamna bisa sebuah SKPD yang belum resmi disahkan lewat Perda Kelembagaan, lalu memanfaatkan uang negara.


“Singkatnya, dana dalam APBD 2008 Bolmut memang sudah disahkan, di mana semua SKPD telah mendapatkan bagian. Sebut saja Dinas A ingin mengambil uang untuk kebutuhan tertentu, tapi karena dians tersebut belum sah menurut hukum lantaran belum ada Perda kelembagaan, sehingga illegal kalau dia memanfaatkan dana yang diplotkan untuk dinasnya,” ungkap sumber yang meminta namanya tidak dikorankan.


Di satu sisi, sumber menilai bahwa belum disahkannya Perda Kelembagaan di Bolmut, pdahal APBD 2008 sudah terlebih dahulu disahkan, merupakan satu kesalahan fatal. Karena sesuai aturan, Perda kelembagaan dulu yang disahkan lewat Parda, baru mulai membahas RAPBD. “Sangat aneh kalau perda kelembagaan disahkan setelah APBD. Berarti ada indikasi, penegsahan Perda kelembaghaan it u dibuat tanggal undur. Artinya meskipun disahkan bulan Januari 2008, tapi tanggalnya ditengara akan diubah, yakni sebelum pembahasan APBD,” nilai sumber.


Sementra itu, Ketua Dekab Bolmut Karel Bangko ketika dikonfiramsi membenarkan bahwa pihaknya memang belum mengesahkan Perda Kelembagaan.

“Saat ini masih sedang kita susun. Kami segera akan sahkan menajdi Perda dalam bulan ini juga,” terangnya, sembari mengatakan hal itu tidak perlu dijadikan persoalan.(tus)

Sumber: http://www.hariankomentar.com/arsip/arsip_2008/jan_12/lkBolmong001.html Baca Selanjutnya...

CPNS Bolmut Keluhkan Biaya Tes Kesehatan


Di tengah kebahagiaan setelah dinyatakan lulus ujian CPNS di Pemkab Bolmong Utara, beberapa CPNS masih sempat mengeluh-kan biaya untuk tes kesehatan yang mereka anggap ‘mencekik’. Betapa tidak, mereka diharuskan membayar Rp 225 ribu per orang.


Tes kesehatan itu sendiri digelar di Kantor Dinas Kesehatan Bol-mong Utara di Buroko. Terdiri dari tes urine, detak nadi dan tekanan daerah sampai penglihatan.

“Ini so talalu mahal. Padahal di Kota Kotamobagu, tes kesehatan hanya dipungut Rp 40 per orang,” keluh salah seorang CPNS yang meminta namanya tidak dikorankan.


Kepala Dinas Kesehatan Bolmong Utara, dr Jans Panigoro ketika dikonfirmasi soal keluhan tersebut mengatakan, bahwa biaya tersebut masih wajar dan tidak berlebihan. “Itu adalah standar nasional untuk tes kesehatan bagi CPNS,” kata Panigoro.


Di sisi lain, sebagian CPNS yang telah dinyatakan lulus mengaku tidak mempersoalkan hal itu. Bagi mereka, biaya itu tidak perlu dijadi-kan persoalan, karena demikianlah aturannya. “Syukurlah kita sudah lulus, jadi tidak perlu lagi mempersoalkan biaya yang timbul akibat pengurusan berkas. Berkas ini kan sudah pasti akan dipakai, daripada harus diurus sementara belum tentu lulus,” nilai CPNS lainnya.


Sementara itu, tantangan lainnya dari para CPNS yang baru saja lulus di Bolmong Utara adalah kehabisan meterai Rp 6000 yang dijual di kantor Pos Pembantu Bolmut maupun di toko-toko. Kantor Pos sendiri telah kehabisan stok meterai sejak Jumat siang kemarin, sementara meterai yang kerap dijual di toko-toko dengan harga Rp 7500, juga sudah habis sejak Jumat siang. Kehabisan stok meterai Rp 6 ribu tersebut turut dibenarkan oleh seorang staf di kantor pos, ketika dikonfirmasi langsung kemarin siang.

“Bagi kami, harga meterai tidak jadi masalah, yang penting ada yang dijual. Kalau tidak ada lagi seperti sekarang ini, terpaksa kami harus memesan meterai dari Kotamobagu,” kata seorang CPNS.(tr-03)

Sumber: http://www.hariankomentar.com/arsip/arsip_2008/jan_05/bolmg02.html Baca Selanjutnya...

Terkait Pengumuman CPNSD

Pemkab Bolmut Didemo FSMPB

Buroko—Pengumuman penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) di Bolmong Utara menuai kecaman. Sejak hari Rabu (19/12/2007) sejumlah masyarakat Bolmong utara yang mengatasnamakan Forum Solidaritas Masyarakat Peduli Bolmut mengecam pengumuman yang digelar di BKD Bolmut.

Alasannya, mereka menilai keberpihakan terhadap putra daerah Bolmut masih sangat minim. Ketidakpuasan itu berlanjut dengan dilakukannya aksi damai di di BKD. Sejak pukul 09.00 FSMPB menggelar orasi yang dipimpin Koordilator lapangannya, Suriansyah Korompot SH, Sahlan Mamonto, Fariz Lalesu.

Usai menggelar orasi mereka bergerak ke kantor DPRD Bolmong Utara. FSMPB lalu diterima oleh ketua DPRD Karel Bangko, Christofel Popo Buhang SSos, Drs Hi Arfah Buhang. Pertemuan itu turut dihadiri pejabat Pemkab Bolmut Assiten 2 Asrifan Nani SPd MSi, Kepala BKD Drs recky Posumah, Kabag Humas, Abdul Maloho SPd.

Pertemuan berlangsung seru dan menjurus panas. Beberapa kali bunyi meja dipukul oleh peserta dan anggota DPRD. Kendati begitu, Pemkab Bolmut tetap bersikukuh kalau proses penerimaan CPNSD sudah sesuai prosedur. Bahkan, proses penilaian hasil ujian sudah sangat-sangat murni.

“Ini kebijakan nasional dan kami sudah lewati sesuai prosedur,” tegas Asrifan dihadapan masyarakat.

Pertemuan itu turut dibacakan nilai-nilai yang lulus ujian. Disepakati pula akan dibentuk tim khusus untuk mengecek ke BKD provinsi.(hm/sk)

Sumber: http://www.bolmong.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=26&artid=542 Baca Selanjutnya...

Pelimpahan PNS ke KK dan Bolmut Kurang Jelas

Janji Pemkab Bolmong sebagaimana disampaikan Sekda Ir Ferry Sugeha untuk segera melimpahkan PNS di KK dan Bol-mut, sampai kini tak kunjung terealisasi. Ada yang menyebut proses pelimpahan itu KJ alias kurang jelas, dan telah berakibat pincangnya pemerintahan di dua daerah ini.


Akibat lainnya, para pejabat eselon II, III dan IV yang dilantik di Pemkot KK dan Pemkab Bol-mut selama dua bulan terkahir, terpaksa harus bekerja sendirian tanpa dibantu anak buah.

“Ini baru lucu, para pejabat ter-paksa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kecil yang harusnya ditangani staf saja,” celetuk seorang PNS di KK.


Ada juga yang melihat persoalan ketiadaan staf di semua instansi di KK dan Bolmong Utara, sebagai satu hal yang menggelitik. Soalnya, setiap instansi hanya ada kepalanya saja, dan tak satupun anak buah.


“Jadi nimbole mo baku suruh, sama-sama kapala no,” celetuk seorang warga.


Sedangkan Ketua LSM Surya Madani, Sehan Ambaru, menilai persoalan yang dihadapi Pem-kot KK dan Pemkab Bolmong Utara saat ini merupakan satu kecerobohan dari Pemkab Bolmong. Berakibat kedua daerah pemekaran ini tidak dapat menjalankan pemerintahan yang baik alias good governance.


“Contoh kecil dapat dilihat di Pemkot KK, di mana beberapa pejabatnya masih merangkap jabatan. Salah satunya adalah Kabag Humas Drs Roy Bara yang masih rangkap jabatan sebagai Camat Kotamobagu Barat. Rangkap jabatan ini tentu akan menyulitkan dia menjalankan tugas-tugas pemerintahan,” nilai Sehan, sembari menyarankan Pemkab Bolmong segera mengatasi persoalan ini.


Sekda Bolmong sendiri, Ir Hi Ferry Sugeha, belum lama ini telah menyatakan pelimpahan PNS ke Pemkot KK dan Bol-mong Utara akan segera dila-kukan setelah pengisian jabatan yang kosong. Sesuai P3D Bupati Bolmong kepada Penjabat Walikota KK tiga bulan lalu, Bolmong akan melimpahkan 2001 PNS ke Pemkot KK. Se-dangkan ke Pemkab Bolmut, jumlahnya 1.121 PNS.(tus)

Sumber: http://www.hariankomentar.com/bolmg03.html


Baca Selanjutnya...

Pelimpahan PNS ke KK dan Bolmut Kurang Jelas

Janji Pemkab Bolmong sebagaimana disampaikan Sekda Ir Ferry Sugeha untuk segera melimpahkan PNS di KK dan Bolmut, sampai kini tak kunjung terealisasi. Ada yang menyebut proses pelimpahan itu KJ alias kurang jelas, dan telah berakibat pincangnya pemerintahan di dua daerah ini.


Akibat lainnya, para pejabat eselon II, III dan IV yang dilantik di Pemkot KK dan Pemkab Bol-mut selama dua bulan terkahir, terpaksa harus bekerja sendiri-an tanpa dibantu anak buah. 

“Ini baru lucu, para pejabat ter-paksa menyelesaikan pekerja-an-pekerjaan kecil yang harus-nya ditangani staf saja,” celetuk seorang PNS di KK.


Ada juga yang melihat persoa-lan ketiadaan staf di semua in-stansi di KK dan Bolmong Uta-ra, sebagai satu hal yang meng-gelitik. Soalnya, setiap instansi hanya ada kepalanya saja, dan tak satupun anak buah.

“Jadi nimbole mo baku suruh, sama-sama kapala no," celetuk seorang warga.


Sedangkan Ketua LSM Surya Madani, Sehan Ambaru, menilai persoalan yang dihadapi Pem-kot KK dan Pemkab Bolmong Utara saat ini merupakan satu kecerobohan dari Pemkab Bolmong. Berakibat kedua daerah pemekaran ini tidak dapat menjalankan pemerinta-han yang baik alias good governance.

“Contoh kecil dapat dilihat di Pemkot KK, di mana beberapa pejabatnya masih merangkap jabatan. Salah satunya adalah Kabag Humas Drs Roy Bara yang masih rangkap jabatan sebagai Camat Kotamobagu Barat.  Rangkap jabatan ini tentu akan menyulitkan dia menjalankan tugas-tugas pe-merintahan,” nilai Sehan, sembari menyarankan Pemkab Bolmong segera mengatasi persoalan ini.


Sekda Bolmong sendiri, Ir Hi Ferry Sugeha, belum lama ini telah menyatakan pelimpahan PNS ke Pemkot KK dan Bol-mong Utara akan segera dila-kukan setelah pengisian jabatan yang kosong. Sesuai P3D Bupati Bolmong kepada Penja-bat Walikota KK tiga bulan lalu, Bolmong akan melimpahkan 2001 PNS ke Pemkot KK. Se-dangkan ke Pemkab Bolmut, jumlahnya 1.121 PNS.(tus)

Sumber: http://www.hariankomentar.com/bolmg03.html


Baca Selanjutnya...

Oktober Rekrutmen CPNS

Kotamobagu—Menyusul mekarnya Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi dua daerah otonom baru yakni Kota Kotamobagu (KK) dan Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), membuat kebutuhan akan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Totabuan, meningkat.

Pasalnya, untuk melayani masyarakat di tiga daerah ini, jumlah PNS Bolmong saat ini tercatat sekitar 8 ribuan, dipastikan tidak mampu memberikan pelayanan yang maksimal ke masyarakat. Hingganya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bolmong, jauh-jauh hari telah mengusulkan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk penambahan personel PNS lewat rekrutmen yang akan dibuka pada Oktober mendatang. ‘’Diusulkan penerimaan CPNS ke pusat sebanyak 2.500.

Kita do’akan saja usulan itu akan direstui sebagaimana jumlah yang diajukan yaitu 2.500 personel,’’ujar Kepala BKD Bolmong, Drs Mitran Tuna, kepada sejumlah wartawan, baru-baru. Sejauh mana perkembangan usulan perekrutan CPNS itu saat ini?, Mitran melalui Kabag Humas Pemkab Bolmong, Drs Yahya Fassa, Senin (13/08/2007), menyatakan bahwa saat ini pihaknya tengah menunggu Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) penerimaan CPNS dari pusat. ‘’Setelah usulan itu disampaikan ke pusat, kini tinggal menunggu juklak dan juknis. Yang jelas, Oktober nanti rekrutmen CPNS dimulai,’’tandasnya.(jd/sk)

Sumber: http://www.bolmong.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=26&artid=430 Baca Selanjutnya...

Relokasi PNS KK-Bolmut Lamban

Kotamobagu—Kabinet penjabat Bupati Bolmut dan Walikota Kotamobagu yang terbentuk jelang dua bulan ini tampaknya tak bisa berbuat banyak. Pasalnya, lambannya relokasi PNS ke dua daerah pemekaran ini berakibat tidak maksimalnya pelayanan kepada public di dua daerah otonom baru ini.

Sebut saja di Kota Kotamobagu, hingga kini sebagian besar Kepala Dinas, Badan, dan Kantor tak memiliki staf PNS. Akibatnya, para pejabat eselon II ini kesulitan menjalankan tugas dan programnya.

Sejak dilantik beberapa waktu lalu, para Kepala ini lebih banyak termangu di depan pintu ruangan yang masih banyak membutuhkan pembenahan. ‘’Bagimana le mo karja, staf belum ada, ruangan masih mau dibenahi,”ujar salah seorang pejabat sambil berlalu.

Parahnya lagi, imbas lambannya distribusi PNS tersebut tak hanya dirasakan pejabat. Tapi pukulan telak mengarah ke masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Belum lagi sejumlah agenda semisal pemilihan sangadi (pilsang) jadi terkatung-katung akibat belum siapnya instansi terkait memproses hajatan demokrasi tersebut. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bolmong, Drs Mitran Tuna, dalam bincang-bincang dengan wartawan mengaku hati-hati dalam merelokasi PNS. ‘’Memang serba hati-hati, jangan di kemudian hari menimbulkan masalah,”ujarnya seakan menampik lambannya proses relokasi PNS.(jd)

Sumber: http://www.bolmong.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=26&artid=423 Baca Selanjutnya...

Pelayanan Publik tak Jalan Warga Bolmut Kebingungan

Tak kunjung diserahkannya personel untuk bertugas di instansi-instansi yang barusan dibentuk di Pemkab Bol-mut, kabarnya mulai menimbulkan kebingungan dari warga di daerah otonomi baru ini. Seperti bingung soal pengurusan KTP, apakah diurus di Pemkab Bolmong Induk, atau di Bolmong Utara saja.


Juga ketika warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan, hendak meminta bantuan kepada pemerintah, mereka bingung apakah proposalnya diajukan ke Bolmong atau ke pemerintah kabupaten yang baru. 
Kondisi demikian turut dibenarkan legislator Bolmong asal Bolmut, Christofel Popo Buhang yang kini menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Bol-mut. Malah Buhan khawatir, jika kondisi ini dibiarkan, berpotensi untuk dipelintir atau dipolitisir, sehingga berpeluang meretakkan hubungan antara Pemkab Bolmong dan Pemkab Bolmut. 


“Ya, memang kebingungan seperti itu mulai dirasakan warga Bolmut saat ini, karena staf di instansi-instansi yang telah dibentuk, tak kunjung diisi. Saya pikir, persoalan kecil ini harus segera dicarikan solusi, biar tidak melebar dan menimbulkan kesalahpahaman,” tutur Buhang, yang juga dikenal sebagai Ketua Presidium Bolmut.


Buhang pun mengakui, dalam setiap pertemuang langsung dengan warga, dirinya selalu berusaha menyampaikan bahasa peneduh. “Sebab saya percaya, Pemkab Induk tidak tinggal diam dan akan segera melimpahkan personel yang dibutuhkan, untuk menjalankan roda pemerintahan Bolmong Utara,” ucapnya lagi.


Sementara Sekda Bolmong, Ir Hi Ferry Sugeha ketika dikonfirmasi belum lama ini mengakui, pihaknya kini tengah memproses nama-nama personel yang akan bertugas ke Bolmut. Yang jumlahnya 1.121 PNS, sebagaimana tertera dalam P3D yang telah diserahkan Bupati Induk ke Penjabat Bupati Bolmong Utara.(tus)

Sumber: http://www.hariankomentar.com/arsip/arsip_2007/jul_27/bolmg02.html


Baca Selanjutnya...

Masalah Pengisian Pejabat di Bolmut

Dewan Diminta
 Bersikap

Dukungan terhadap kepemimpinan Penjabat Bupati Bolmut, Drs HR Makagansa, dari warga Bolmut terus ber-datangan. Bahkan, bentuk dukungan ini dinyatakan secara resmi di DPRD Sulut. 


Menariknya, demi menyatakan sikap dukungan ini, puluhan warga Bolmut, Rabu (18/07) kemarin, mengunjungi Kantor DPRD Sulut. Dalam kunjungan tersebut mereka meminta DPRD Sulut untuk memediasi penyelesaian masalah pengisian pejabat eselon II dan III yang sempat memicu aksi demonstrasi dan pemba-karan gambar HR Makagansa, beberapa waktu lalu. 


“Kami minta DPRD Sulut ikut menyikapi masalah ini. Bila perlu DPRD Sulut ikut memediasi penyelesaian masalah ini,” kata warga Bolmut yang dikoordinir DS Mokodompis, Rudi Buhang, Faisal Husin, Fecky Rahman, dan Rustam Pontoh.


Dalam kesempatan itu, warga mengungkapkan bahwa pelantikan pejabat esalon II dan III di lingkup Pemkab Bolmut sudah sesuai aturan. Bahkan mereka menilai pelantikan tersebut objektif dan profesional.


Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sulut, Drs Syachrial Damopolii menegaskan, pihaknya akan segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan warga. Ia juga menyatakan mendukung pernyataan warga bahwa pengisian pejabat yang dilakukan Penjabat Bupati Bolmut beberapa waktu lalu sudah sesuai aturan. 
Dalam kesempatan tersebut Damopolii didampingi sejumlah anggota dewan dari dapil Bolmong.(ran)

Sumber: http://www.hariankomentar.com/arsip/arsip_2007/jul_19/pent01.html Baca Selanjutnya...

Bappeda Bolmut Lakukan Agenda Prioritas


Meski belum sepekan dilantik, Kepala Bappeda Kabupaten Bolmut, Drs Hi Najib Ponto secara umum sudah merancang agenda yang berskala prioritas sebagai acuan untuk membangun Bolmut. Menurut Ponto, program yang akan dilakukan di antaranya pembentukan dan penyusunan struktur di bidang pemerintahan dan pengisian pejabat mulai dari eselon II, III, IV serta staf adalah yang paling utama agar roda kepemerintahan mulai berjalan.


“Kami juga akan memfasilitasi Pak Bupati untuk pembentukan Dekab Bolmut sampai pada penyelenggaraan pemilihan Bupati serta Wakil Bupati Bolmut yang definitif,” ungkap Ponto. 


Dikatakannya, khusus perencanaan makro Bapeda Bolmut akan segera melakukan penyusunan dokumen pembangunan daerah yang mengacu pada RPJM nasional juga RPJMD. Kemudian tata ruang wilayah serta data base atau profil Kabupaten Bolmut juga masuk dalam agenda prioritas.


Mantan Kepala Bidang Perencanaan Percepatan Pembangunan Ekonomi Bappeda Propinsi Gorontalo ini, juga memprioritaskan bidang pembangunan ekonomi yang akan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian melalui intensifikasi pertanian. Se-hingga dengan sendirinya dapat meningkatkan produksi pertanian dan produktivitas pertanian juga perkebunan yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Bol-mut.(tus/*)

Sumber: http://www.hariankomentar.com/arsip/arsip_2007/jul_12/bolmg03.html Baca Selanjutnya...

Stok PNS ke Bolmut dan KK Minim

Sebagai konsekwensi dari pemekaran Bolmut dan Kota 
Kotamobagu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) wajib 
mendistribusikan PNS di kedua daerah baru tersebut. 


Kendalanya, ternyata stok PNS di Bolmong ternyata sampai 
sekarang masih sangat minim. 
Hal itu belakangan diakui Kepala BKD, Drs Mitran Tuna. Dimana total PNS yang ada sampai saat ini hanya 8.543 orang. Sementara untuk KK dan Bolmut, di tahap awal ini 
membutuhkan masing-masing dua ribuan PNS, termasuk guru. 


“Karena itu, kami sedang mendata kembali berapa kebutuhan 
minimal PNS di dua daerah ini. Namun kami optimis, mampu 
melewati tantangan yang ada, seperti soal kekurangan 
mungkin bisa diatasi dengan penerimaan CPNS baru di setiap 
daerah baru,” tutur Tuna. 


Yang menarik dari perbincangan harian ini dengan Kepala 
BKD, terungkap ternyata banyak juga PNS asal Bolmut yang 
dulunya mengaku sangat mendukung pemekaran Bolmut, tapi 
sekarang enggan dipindahtugaskan untuk membangun daerah 
baru.

“Ini juga salah satu tantangan terkait pendistribusian PNS ke daerah baru,” akunya.


Di sisi lain, ada indikasi sejumlah PNS enggan juga 
bertugas di Kota Kotamobagu. Beberapa PNS yang ditemui 
harian ini mengaku khawatir, ketika KK pisah dengan 
induknya, maka gaji mereka akan tersendat-sendat. Seperti 
yang dialami PNS di Minut dan Tomohon, saat Minahasa baru 
saja dimekarkan.

“Namanya daerah baru, torang musti 
siap-siap ikat pinggang. Karena masih penyesuaian, 
bisa-bisa torang pe gaji dibayar dua atau tiga bulan 
sekali. Jadi beking tako kalau bertahan di KK, lebe bae 
iko di Bolmong Induk jo,” tutur seorang PNS yang enggan 
namanya dikorankan. (tus)

Sumber: http://www.hariankomentar.com/arsip/arsip_2006/nov_13/bolmg04.html Baca Selanjutnya...

Buhang: Bolmut Memang Pengujian bagi PNS

Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut), Christofel Popo Buhang mengatakan, memang daerah otonom baru yang akan segera diresmikan itu adalah tempat pengujian bagi semua jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya mereka yang berasal dari wilayah Pantura. 


Karena ketika daerah ini dimekarkan, maka sebagian PNS di Pemkab Bolmong akan dipindahkan ke sini.

“Saat itu, PNS akan diuji seberapa besar dukungan mereka terhadap tri matra pengabdian. Sedangkan khusus bagi yang berasal dari Pantura, sense of belonging mereka terhadap Bolmut akan benar-benar diuji, sebab harus diakui membangun Bolmut mulai dari nol itu bukan pekerjaan gampang,” tutur Popo.


Pria berkepala plontos dan sampai sekarang masih menajabat sebagai Ketua F-PDIP Dekab Bolmong ini, juga mencoba mengubah beberapa PNS asal Bolmut yang mulai menyarakan keengganan untuk dimutasi ke kampung sendiri.

“PNS itu sudah disumpah untuk siap ditempatkan di mana saja. Kalau-pun orang Bolmut sendiri enggan pulang kampung untuk membangun daerah kelahirannya, hanya karena alasan materi yang mengkhawatirkan pendapatan akan berkurang di daerah baru, maka itu merupakan sebuah pengingkaran terhadap asal-usul kita,” ucapnya mencoba menggugah, sembari berharap tidak satu pun PNS asal Bolmut yang enggan pulkam.


Diakui Popo juga, dia sudah didatangi sejumlah PNS asal Bolmut yang kini bertugas di daerah lain, seprti di Gorontalo, Poso dan Manado, yang intinya menyampaikan niat tulus mereka untuk bersama-sama membangun Bolmut ketika sudah resmi dimekarkan. Sedangkan mengenai banyaknya pejabat yang akan diplotkan untuk Bolmut, Popo membeber pihaknya akan menggunakan prinsip Hemat Struktur, Kaya Fungsi. So, untuk eselon dua saja hanya ada 14 dinas, empat kantor dan empat badan. 


“Sedangkan DPRD Bolmut, sudah diproyeksikan nanti akan memiliki 20 personel saja,” imbuhnya.(tus)

Sumber: http://www.hariankomentar.com/arsip/arsip_2006/apr_12/bolmg01.html Baca Selanjutnya...

Bolmut, ‘Nusa Kambangan’ Para Pejabat Tak Loyal

Buntut dari informasi yang menyebut Bolmong Utara (Bolmut) akan disahkan terlebih dahulu kemudian menyusul Kota Kotamobagu (KK), memunculkan isu yang menyebutkan bahwa Bolmut akan dijadikan ‘Nusa Kambangan’ alias tempat pembuangan bagi para pejabat yang mbalelo atau tak loyal terhadap pimpinan, seperti tertuang dalam Trimatra Matra Pengabdian yang meliputi Disiplin, profesionalisme, dan Loyalitas.

“Gelombang mutasi besar-besaran akan terjadi pasca peresmian Bolmut menjadi daerah otonomi tersendiri. Bagi pejabat yang dinilai belum benar-benar menjunjung tinggi Tri Matra Pengabdian, bisa saja akan diuji di daerah baru ini. Kasarnya mereka akan ‘dibuang sementara’ (baca Nusa Kambangan) di Bolmut. Di mana mereka harus siap merangkak dari bawah dan tentu saja perlu mengencangkan ikat pinggang karena pendapatan lain-lain kemungkinan akan berkurang bila bertugas di tempat baru,” beber Salim Landjar menganalisa.


“Tapi jangan berpikir negatif dulu. Sebab sisi positif dari kelahiran daerah baru ini akan lebih besar lagi. Di mana bakal membuka banyak peluang bagi staf PNS yang dinilai mampu dan berkualitas untuk dipromosikan, dengan cara diberi kepercayaan memegang sebuah jabatan. Sebab diprediksi lebih dari 100 perjabat mulai dari eselon 2, 3 dan 4 akan diplotkan di Bolmut. Keuntungan lainnya, akan ada sharing posisi di bidang politik, karena Bolmut nantinya akan memiliki DPRD sendiri yang beranggotakan 20 sampai 25 legislator,” beber Landjar lagi. 


Beberapa bulan kemudian, ketika KK diresmikan, para pejabat yang lulus ujian karir saat ‘dibuang’ ke Bolmut bisa ditarik lagi ke KK untuk posisi yang lebih bagus. Sementara bagi yang masih ‘mbalelo’, harus siap-siap mengakhiri karir birokrat yang menggiurkan. 


Sementara itu, Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Bolmut, Chritofel Popo Buhang, telah berulangkali menyuarakan harapan kiranya para putra Bolmut yang kini mengabdi di Pemkab Bolmong Induk, baik pejabat maupun hanya sebagai staf, bersedia ditarik untuk membangun daerah baru ini. 


Sedangkan Ketua Panitia Pemekaran Bolmong, Drs Jainudin Damopolii, membenarkan adanya sharing jabatan birokrasi maupun politis, dengan hadirnya daerah baru. Hanya saja, Damopoli enggan berkomentar terkait isu yang menyebut Bolmut akan dijadikan tempat pengujian bari pejabat dari Bolmong Induk yang selama ini masih kurang loyal.(tus)

Sumber: http://www.hariankomentar.com/arsip/arsip_2006/apr_11/bolmg03.html Baca Selanjutnya...